Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dipastikan mengalami pailit setelah terlilit utang dari International Monetary Fund (IMF) sebesar Rp 3,2 milliar.

Kondisi pailit tersebut diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Kediri setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantornya, Kecamatan Pare, Selasa (8/12).

“Pailit itu terjadi karena kesalahan perjanjian antara PDAM dengan IMF sejak awal transaksi utang itu dilakukan sekitar 1996,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri, Sudarmiko.

Dari hasil pemeriksaan, di tengah kondisi pailit tersebut, PDAM juga terlihat cukup produktif, di antaranya terlihat dari pendapatan.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 10.156 pelanggan yang tersebar di 11 kecamatan antara lain di Pare, Gurah, Gampengrejo, Papar, serta beberapa daerah lainnya.

Jumlah pemasukan rata-rata setiap tahun mencapai Rp 1 miliar. Sayangnya, beban hutang PDAM juga semakin menumpuk menjadi Rp 9 miliar dengan bunganya.

Sehingga, untuk membayar hutang tersebut, PDAM harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 700 juta per bulan.

Pihaknya mendesak, pemkab memperhatikan hal ini, mengingat PDAM masih menjadi perusahaan daerah. “Pemkab harus mencari jalan keluar untuk penyelesaian persoalan hutang itu,” katanya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri, Eko Setiyono akan mengumpulkan beberapa satuan kerja guna membahas hal tersebut. “Kami akan membahas masalah ini dan berupaya mencari jalan keluar yang konkret,” kata Eko.

Ia juga mengaku, belum bisa memberi jawaban terkait dengan rencana pengajuan anggaran dalam APBD 2010. Hal itu disebabkan, anggaran 2010 akan banyak terserap dalam pemilihan kepala daerah